TOLIET 2 MILYAR

DPR kembali dianggap terlalu boros, karena menganggarkan dana perbaikan toilet sebesar 2 milyar rupiah. Sekretaris Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yuna Farhan menilai anggaran tersebut seharusnya ditekan lagi. Jika dibiarkan, maka akan menjadi pembenaran sikap wakil rakyat yang selalu bermewah-mewah. “Artinya dari awal tidak hanya toilet, ini kan persoalan mekanisme penganggaran di DPR. Kita yakin semua anggota juga tidak tahu, jadi hanya Setjen saja yang tahu. Nilai Rp. 2 Miliar itu ya sangat terlalu mewah lah ya. Kan harus dilihat juga bahwa toilet di DPR ini kan nggak luas-luas kali kan. Lagian Rp. 2 Miliar itu bisa bangun rumah mewah, untuk ukuran di Jakarta.”

Sebelumnya Setjen DPR merencanakan anggaran Rp 2 Miliar untuk renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR. Gedung tersebut terdiri dari 24 lantai dan dilengkapi sekitar empat toilet di setiap lantainya. Permintaan perbaikan toilet datang dari para anggota DPR. Dana renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan internal DPR. Sebagaian menilai alokasi dana tersebut terlalu besar dan tidak wajar, sehingga perlu di rasionalisasikan kembali. Demikian disampaikan sejumlah anggota DPR diantaranya yakni Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding dan Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso. Karding menilai anggaran yang disiapkan sangat tidak wajar. “Menurut saya nilainya terlalu besar, tidak wajar, dan di mata publik kurang patut, maka Sekjen DPR perlu melakukan rasionalisasi. DPR biasa saja, yang penting bisa berfungsi,” katanya. Ia mengatakan, alangkah baiknya apabila ada dana lebih untuk kebutuhan lain, misalnya penyelesaian masalah penanganan bencana. “Apalagi, saat ini banyak berbagai daerah di Indonesia sedang dilanda bencana alam berupa banjir dan tanah longsor,” katanya.

Menurut dia, karena permasalahan tersebut sudah mengundang rasa ketidakpantasan publik, maka harus dipikirkan kembali dan direvisi. “Dianggarkan yang patut saja, kami tidak butuh yang mewah,” katanya. Ia mengaku resah dengan berbagai informasi yang terus memperburuk citra DPR. “Kami sudah babak belur dengan isu publik yang bermacam-macam ditambah dengan masalah ini. Menurut saya dana renovasi tersebut harus direvisi. Saya kurang paham bisa menyentuh angka sebesar Rp 2 miliar itu,” katanya.

Berbeda dengan itu, Imam Suroso mengaku prihatin seputar polemik rencana renovasi toilet ini. Ia menghimbau masyarakat lebih jernih melihat masalah ini. Karena dana sebesar Rp 2 miliar yang dianggarkan, bukan untuk membiayai perbaikan 1 toilet tetapi untuk biaya renovasi 220 toilet, mulai dari lantai 1 sampai lantai 22. ”Anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk renovasi 220 toilet cukup masuk akal, tidak mahal-mahal banget, tetapi kenyataannya masalah ini dibesar-besarkan,” kata politisi PDIP.

Anggota DPR yang akrab dipanggil mbah Roso ini, menilai bahwa pemberitaan negatif rencana renovasi toliet itu jelas memperburuk citra anggota DPR. Mereka merasa terus digembosi, padahal anggota DPR juga sudah bekerja sebaik-baiknya. “Seolah-olah tidak ada baik-baiknya anggota DPR ini, selalu dicari-cari kejelekannya, ” tandas Imam prihatin. Dia tidak keberatan anggota DPR dikritik, tetapi kritikan itu hendaknya proporsional dan jernih. Bahkan anggota DPR yang terbukti melakukan korupsi juga sudah ada yang dibui. “Silahkan saja kita dikiritik dan dipenjara kalau memang terbukti korupsi,” katanya. Tetapi anehnya kata dia lagi, selama ini yang di blow-up justru yang jelek-jeleknya saja, seolah-olah tidak ada yang baik. ”Pemberitaan mengenai toilet akhir-akhir ini merusak citra DPR, kasihan DPR, padahal sebetulnya masalah ini tak perlu dibesar-besarkan, Rp 2 miliar itu kan untuk 22 lantai tapi kok dibesar-besarkan, seolah-olah kita tidak ada kerjaaan,” ujarnya.

Badan Urusan Rumah Tangga DPR memastikan anggaran untuk merenovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR tidak akan mencapai dua miliar rupiah. Wakil Ketua BURT Refrizal mengatakan, angka dua miliar yang diajukan Sekretariat DPR merupakan plafon yang diajukan ke BURT. Nantinya, tidak semua plafon itu akan terpakai. Selain itu, BURT juga memastikan tidak semua toliet akan direnovasi.

“Sekretariat belum mengajukan proyek itu ke BURT, mereka baru mengajukan anggaran. Anggaran itu plafon, dipakai ketika sudah dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka tidak akan dipakai plafon itu. Nantinya BPK dan BPKP juga akan mengawasi. Kalau dia mulai pelaksanaan, akan kita awasi. Sejak mulai proses lelang, karena saya khawatir akan ada yang bermain dalam proyek ini. Caranya dengan menakut-nakuti Sekjen lalu dia minta proyek lagi ke Sekjen.”

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Refrizal menambahkan, Sekretariat DPR mengajukan anggaran delapan juta rupiah untuk memperbaiki satu toilet di Gedung Nusantara I DPR. Sedangkan jumlah toilet yang akan direnovasi berjumlah 220 toilet. Karena itu, BURT akan meminta Sekretariat untuk merenovasi toilet yang benar-benar sudah tidak layak pakai. Sejumlah kalangan memprotes rencana Sekretariat DPR merenovasi seluruh toilet di Gedung Nusantara I DPR dengan anggaran dua miliaran. Proyek tersebut dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. Sejumlah fraksi justru memilih merenovasi sendiri toiletnya dengan dana swadaya anggota DPR dan bukan menggunakan uang rakyat..

TEMPAT PARKIR

Setelah cukup disibukkan dengan rencana renovasi toilet DPR senilai 2 milyar rupiah, juga dengan isu pembuatan proyek pengadaan mesin absensi sidik jari bernilai 4 miliar rupiah, kini rencana renovasi tempat parkir motor DPR senilai 3 milyar rupiah menambah panjang daftar proyek-proyek bernilai miliaran rupiah yang dilakukan oleh para wakil rakyat. Tidak salah jika DPR memang didaulat sebagai lembaga penguras uang rakyat karena hingga sektor parkiran pun mampu dijadikan proyek. Nilai renovasi tempat parkir motor mencapai 3 miliar rupiah tersebut kini ini tengah dibangun di sebelah barat Gedung Nusantara III di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Pembangunan parkiran motor di kawanan Gedung DPR telah separuh jalan. Seperti yang kami lansir dari Detik.com, pembangunan parkiran motor baru di Gedung DPR pada Senin (9/1/2012) tengah dalam pengerjaan. Sama sekali tidak ada pengumuman tender telah usai ke media. Namun puluhan tiang penyangga telah terpasang rapih di atas lantai yang sudah dicor setebal 10 cm. Lokasi pengerjaan proyek yang ditutupi seng alumunium setinggi 3 meter membuat tidak banyak orang mengetahui bahwa ada proyek senilai 3 miliar rupiah sedang berlangsung di sisi mereka. Puluhan pegawai yang bekerja juga tengah mempersiapkan tiang pancang atas untuk cor lantai kedua. Beberapa pekerja tengah memotong-motong besi untuk persiapan cor lantai kedua. Parkiran motor seharga Rp 3 miliar ini dibangun di atas tanah seluas lapangan sepak bola di depan Gedung DPD RI. Pihak Setjen DPR telah menyatakan parkiran motor ini akan dibangun setinggi dua lantai untuk menampung 2.000 motor staf anggota DPR dan Setjen DPR. Untuk sementara waktu parkiran motor staf DPR dipindahkan ke belakang Gedung Nusantara I DPR. Parkiran dadakan itu tanpa atap di lapangan di dekat pintu masuk belakang Gedung DPR. "Anggarannya Rp 3 miliar. Itu sudah dilelang dan sudah mulai jalan," kata Sumirat, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR kepada wartawan di gedung DPR, Rabu, (4/1). Parkir sepeda motor yang sebelumnya dinilai sudah tidak mampu menampung banyaknya motor yang ada di gedung DPR. Menurut rencana, Januari 2012 ini parkiran tersebut telah rampung digarap. "Dibangun 2 lantai. Sekarang kita lihat motor parkir dimana-mana kan. Ya, itu (parkiran) untuk 2000 motor. Kontraktornya PT Baitul Rahmad Jaya," ujarnya.

DPR kembali membuat gebrakan baru setelah memasuki awal tahun 2012, namun gebrakan yang dilakukan oleh para wakil rakyat ini tidak dilakukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk kesejahteraan para wakil rakyat ini sendiri.

Pada tahun 2011, DPR merencanakan untuk membangun gedung baru. DPR sempat mengajukan anggaran untuk membuat gedung baru dengan dana yang tak tanggung-tanggung untuk dikeluarkan mencapai Rp. 1 Triliun. Sejumlah fasilitas akan melengkapi gedung baru itu seperti kolam renang dan ruang sauna.

Namun, kebijakan dalam membuat gedung baru tersebut tidak ditunjang dengan prestasi kerja yang dilakukan oleh para wakil rakyat ini. Berdasarkan data KPK akhir September 2011 tercatat KPK sudah memenjarakan 43 anggota DPR yang terlibat korupsi. Selain itu, hampir 100 persen sejumlah anggota DPR tercatat sering membolos pada saat rapat paripurna.

Anggota DPR yang pernah melakukan studi banding ke luar negeri yang memboroskan anggaran. Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), pada 2011 DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 105,924 miliar lebih untuk studi banding. (Sumber: Harian Jogja, 4 Januari 2012).

Adapun hasil dari studi banding tersebut masih dipertanyakan, apa yang di dapat para anggota dalam studi banding, apakah bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat ke depannya. Gebrakan anggota dewan pada tahun 2012, toilet Gedung Nusantara 1 DPR yang rusak akan disulap menjadi baru. Menurut Setjen DPR, Jaka Winarko dana untuk merenovasi toilet di gedung DPR sudah dianggarkan sebesar 2 Miliar pada tahun ini.

Akankah lebih bijaksana, kesejahteraan rakyat perlu diutamakan daripada kesejahteraan para wakil rakyat dengan mengalokasikan dana untuk fasilitas yang sangat eksklusif namun tidak ditunjang dengan prestasi kerja yang baik oleh anggota dewan.

Secara umum, memang begitu banyak catatan kepemimpinan publik salah satunya anggota DPR yang kita saksikan akhir-akhir ini. Satu yang paling menonjol adalah posisi pemimpin yang lebih berpihak pada kehidupan pribadi mereka sendiri (salah satunya kasus korupsi).

Membangun kepemimpinan dalam melayani rakyat memang bukanlah hal yang gampang. Seorang pemimpin harus bisa mengendalikan ke egoisan diri sendiri untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Tidak bertekuk lutut dengan harta kekayaan yang di dapat (mamon uang), patuh pada aturan publik. Dari sinilah akan tumbuh pemimpin yang bijaksana dan merelakan diri mereka untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Besar harapan masyarakat memiliki pemimpin yang bijak dalam mengatur segala aspek kepentingan rakyat dan negara. Banyak masyarakat yang membutuhkan fasilitas yang mapan dalam membangun kehidupan negara yang maju baik itu pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan bahkan pemerintah dapat mengatur sebuah program dalam pengiriman studi S1 maupun S3 ke luar negeri yang hasilnya pasti akan berdampak pada negara, daripada membangun fasilitas untuk kepentingan wakil rakyat seperti renovasi toilet sebesar Rp. 2 miliar.

Para wakil rakyat harus dapat mengevaluasi kebijakan mereka, apakah kebijakan yang sudah di rencanakan merupakan kebijakan yang bertumpu pada kejahteraan rakyat atau kesejahteraan para wakil rakyat itu sendiri untuk membangun masa depan negara yang adil dan makmur baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi